Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN  K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) pada hari Selasa, 22 Agustus 2023. Kegiatan KKL ini diikuti oleh 129 mahasiswa Prodi Hukum Tatanegara semester 5. Selasa (22/08/2023).

Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Rowolaku, Kajen, Kabupaten Pekalongan - Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tatanegara (HMPS HTN) UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan menggelar kegiatan Seminar Hukum 2023 yang bertemakan "Peranan Konstitusi Dalam Mengawal Hak-Hak Warga Negara ". Konstitusi merupakan supremasi hukum di setiap negara, gerak negara akan selalu berpatok pada konstitusi, lantas bagaimana ketika konstitusi seakan tidak bisa menaungi rakyat? Pertanyaan besar yang berusaha HMPS Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan jawab dengan mengadakan pagelaran hukum berupa seminar dengan mengundang aktor aktor negara. 

Mahasiswa Hukum Tatanegara memerlukan sharing dan diskusi dengan pemangku kebijakan, baik bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, serta Kajur dan Sekjur HTN. Kegiatan Sarasehan bertajuk "Solusi Percepatan Studi Mahasiswa Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan" berlangsung di Ruang Aula Fakultas Syariah lantai 4 Gedung Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, pada Kamis, 1 Desember 2022.

Pelayanan publik erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan desa yang disebutkan pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi “Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”.

Smart Governance merupakan sebuah konsepsi dasar dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dengan mengimplementasikan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dengan internet. Pola input, proses, dan output dari sebuah sistem informasi akan memberikan feedback bagi pemegang kebijakan dalam hal ini masyarakat. Pemegang kebijakan akan dengan mudah mengevaluasi dan merumuskan kebijakan tertentu sesuai dengan hasil pengolahan data menjadi sebuah informasi yang valid. Begitu pula dengan masyarakat akan mendapatkan informasi yang benar (bukan hoax) danakan menghasilkan literasi digital bagi masyarakat perdesaan.