Acara yang dimulai pukul 08.00 WIB hingga 11.30 WIB ini dibuka dengan pemutaran film dokumenter yang menggambarkan dinamika sengketa Pilkada 2024 di Jawa Tengah. Panel diskusi menjadi sorotan utama, dengan dua narasumber utama: Wahyudi Sutrisno S.H., M.H., Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dan Ayon Diniyanto S.H., M.H., Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara di UIN K.H. Abdurrahman Wahid.

Dalam sesi diskusi, Wahyudi Sutrisno menekankan peran strategis Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu. "Pilkada 2024 di Jawa Tengah telah berjalan damai berkat pengawasan ketat Bawaslu. Namun, tantangan sengketa tetap ada, seperti yang tergambar dalam film ini. Kami berkomitmen untuk terus mendidik masyarakat, terutama pemuda, agar pemilu mendatang lebih transparan dan adil," ujar Wahyudi Sutrisno saat memandu diskusi.

Sementara itu, Ayon Diniyanto memberikan perspektif hukum tata negara atas isu-isu yang muncul. "Dari sudut pandang konstitusi, sengketa pilkada harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang jelas, seperti Mahkamah Konstitusi. Film ini bukan hanya refleksi, tapi juga pelajaran berharga bagi mahasiswa untuk memahami bagaimana negara menjamin hak politik warga. Penting bagi generasi muda untuk aktif mengawasi, bukan hanya sebagai pemilih, tapi juga sebagai penggerak perubahan," tambah Ayon Diniyanto, yang juga berbagi pengalaman akademiknya dalam mengajar mata kuliah terkait.

Acara semakin hidup saat sesi tanya jawab, di mana salah satu mahasiswa, Muhammad Khoiru Royyan, angkat bicara. "Seberapa penting sih peran Bawaslu di Indonesia? Apakah tanpa Bawaslu, pemilu bisa berjalan lancar?" tanya Royyan, mahasiswa Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid, yang tampak antusias mengikuti diskusi.

Menjawab pertanyaan Royyan, Wahyudi Sutrisno menjelaskan, "Bawaslu sangat krusial karena bertindak sebagai 'penjaga gerbang' demokrasi. Tanpa pengawasan independen seperti Bawaslu, rawan terjadi pelanggaran seperti money politics atau intimidasi. Di Indonesia, Bawaslu telah berhasil menangani ribuan laporan sengketa, memastikan suara rakyat tidak sia-sia. Kalau tidak ada, pemilu bisa jadi arena konflik, bukan pesta demokrasi."

Ayon Diniyanto menambahkan, "Secara hukum tata negara, Bawaslu adalah pilar keempat pemilu setelah KPU, DPR, dan MK. Keberadaannya menjamin checks and balances, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Bagi mahasiswa seperti Royyan, ini peluang untuk terlibat, misalnya melalui relawan pengawas."

Kegiatan ditutup dengan penyerahan plakat apresiasi kepada narasumber dan pemutaran cuplikan film, yang disambut aplaus meriah dari peserta. Bawaslu Kabupaten Pekalongan berharap acara ini menjadi momentum bagi mahasiswa untuk lebih peka terhadap isu pemilu. "Kami akan lanjutkan Goes to Campus di kampus lain, agar demokrasi Indonesia semakin matang," pungkas perwakilan Bawaslu setempat.

Acara ini juga menampilkan logo dan branding Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Acara ini juga menandakan kolaborasi lintas sektor dalam pendidikan politik.