Penerjunan PPL Non Peradilan Prodi Hukum Tatanegara pada hari Selasa, 9 Januari 2024. Prodi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan menyelenggarakan PPL bertempat di KPU, BAWASLU, SETDA, dan DPRD yang berlokasi di 14 tempat 14 atau Instansi Non Peradilan yang meliputi wilayah Kota dan Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, dan Kota Tegal.
Penerjunan PPL Non Peradilan Prodi HTN di 14 Instansi Pemerintah Wilayah Kota dan Kab. Pekalongan, Batang, Pemalang, dan Tegal
Kegiatan PPL Non Peradilan akan dilaksanakan pada tanggal 9 Januari s/d. 30 Januari 2024. PPL Non Peradilan merupakan bagian integral dari kurikulum mahasiswa Prodi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah, serta kegiatan ini merupakan program intra-kurikuler bagi mahasiswa Prodi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah.
Adapun Standar Kompetensi dalam kegiatan PPL Non Peradilan bagi mahasiswa, yaitu menguasai secara teoritis dan praktis tentang mengatur,menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan umum; pengawasan dan evaluasi pemilihan umum, mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan. Pemerintah Kabupaten/Kota, serta mekanisme membentuk peraturan bersama kepala daerah maupun membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh Kepala Daerah.
Kegiatan PPL Non Peradilan akan dilaksanakan pada tanggal 9 Januari s/d. 30 Januari 2024. PPL Non Peradilan merupakan bagian integral dari kurikulum mahasiswa Prodi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah, serta kegiatan ini merupakan program intra-kurikuler bagi mahasiswa Prodi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah.
Adapun Standar Kompetensi dalam kegiatan PPL Non Peradilan bagi mahasiswa, yaitu menguasai secara teoritis dan praktis tentang mengatur,menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan umum; pengawasan dan evaluasi pemilihan umum, mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan. Pemerintah Kabupaten/Kota, serta mekanisme membentuk peraturan bersama kepala daerah maupun membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh Kepala Daerah.